“Rencana Deklarasi #2019GantiPresiden di Banten Mengganggu Keharmonisan”

0
Deklarasi Gerakan Ganti Presiden di Monas, 6 Mei 2018.
Deklarasi Gerakan Ganti Presiden di Monas, 6 Mei 2018.

RILITAS.COM, Serang – Sejumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam mengkhawatirkan rencana digelarnya deklarasi #2019GantiPresiden di Serang, Banten, pada 10 Agustus 2018. Upaya itu, dinilai akan mengganggu keharmonisan yang telah tercipta selama ini di tengah masyarakat.

Bahkan beberapa informasi yang beredar, deklarasi #2019GantiPresiden itu telah disusupi mantan petinggi Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), Ustad Enting Abdul Karim. Diketahui, organisasi JAT selama ini diduga terkait dengan praktik radikalisme di tanah air.

“Sangat dikhawatirkan ya, ini suhu politik jelang Pilpres pasti tinggi. Saya sepakat dengan Ketua MUI Pandeglang, Banten, KH Hamdani Ma’ani yang menyatakan kalau gerakan 2019 Ganti Presiden tidak patut digaungkan,” terang Ahmad Luthfi, Ketua Forum Jamaah Alwataniah Provinsi Banten, Sabtu (4/8/2018).

Selain itu, Luthfi melanjutkan, deklarasi #2019GantiPresiden dapat membuat masyarakat Banten terpecah belah. Dikatakannya, tak elok jika perbedaan pilihan politik kemudian disikapi melalui deklarasi terbuka yang justru memancing terjadinya gesekan di tingkat bawah. Apalagi, banyak kepentingan politik tertentu yang diduga bermain di balik deklarasi tersebut.

“Harus menjadi catatan ini, warga Serang sangat tenteram dan damai saat ini. Jangan sampai deklarasi itu nantinya malah membuat masyarakat bermusuhan satu sama lain yang belum jelas arahnya. Sebaiknya dipertimbangkan ulang,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Luthfi mengharapkan reaksi pihak kepolisian agar mewaspadai rencana deklarasi yang sarat gesekan itu. Dia pun meminta umat Islam dan masyarakat Banten lebih jeli dalam menanggapi ajakan untuk bergabung dalam deklarasi #2019GantiPresiden nanti.

“Pihak keamanan harap mempertimbangkan efek kedepannya bagi warga. Kemudian masyarakat juga harus jeli dan pintar-pintar pilih ajakan, kita harus mengedepankan situasi yang aman dan nyaman di Provinsi Banten,” ucapnya.

Sementara saat dikonfirmasi terpisah, Ustad Enting Abdul Karim menegaskan bahwa dirinya tak pernah masuk dalam struktur kepengurusan organisasi JAT Provinsi Banten. Dia menyebutkan, beberapa waktu lalu dia hanya bersinggungan secara tak langsung dengan organisasi itu.

“Salah besar itu, saya nggak pernah ada dalam struktur yang disebut JAT itu. Kalau bersinggungan iya, misalnya beberapa kali pengajiannya sempat bertemu dengan jamaah dari JAT, tapi itukan hanya syiar saja, tak ada kaitan dengan organisasinya,” jelasnya kepada Okezone.

Menurut Ustad Enting, keterlibatannya dalam deklarasi #2019GantiPresiden murni karena pilihan politik yang menginginkan terjadinya perubahan kepemimpinan di Indonesia. Sikap itu, dinilainya sah secara konstitusional dan tak perlu dikaitkan dengan isu lainnya.

“Deklarasi itu murni lahir dari aspirasi masyarakat, jadi tak perlu panik dengan kegiatan itu,” pungkasnya. (ok/gm)

LEAVE A REPLY