Amerika dan Demokrasinya

0
Amerika dan Demokrasinya, Oleh Marwan Upi

RILITAS.COM, OpiniKetika mendengar kata Amerika, apa yang ada dalam pikiran kita? Mungkin kita akan langsung akan tertuju pada negara Super Power, negara besar, negara dunia pertama. Dalam bidang politik (demokrasi), negeri ini dikenal dengan negara nomor 1 (satu ) dunia, negara paling demokratis di alam semesta.

Mungkin dalam alam pikiran kebanyakan orang, di negeri paman syam ini akan tercipta keadilan sosial yang cukup baik. Tidak hanya di bidang politik dimana orang bebas mengekspresikan pikirannya tapi juga semua sektror kehidupan.

Misalnya dibidang ekonomi semua masyarakat mendapatkan pekerjaan dan gaji yang layak. Di kesehatan, orang-orang akan mendapat akses yang adil dan pelayanan yang baik. Di pendidikan, semua bisa bersekolah di tempat yang baik. Atau kalau boleh menyingkatnya, semua akan merasakan keadilan yang baik jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia.

Tapi pada suatu titik, saya berhenti sejenak mendefinisikan amerika dan demokrasinya. Saya mencoba menengok apa yang terjadi di negeri paman syam ini dengan segala retorika demokrasinya. Okelah, mungkin indikator demokrasi dan kedilan ini mungkin cukup banyak. Tapi tentunya yang paling sederhana adalah melihat perlakuan yang adil atau secara prosedural kita bisa melihat proses pemilihan presiden yang baru usai mereka rayakan.

Ternyata, meskipun Amerika sudah merdeka sudah ratusan tahun lamanya, ternyata perlakukan kulit hitam dan kulit putih masih diskriminatif. Di sana sering terdengar atau belum lama ini seringa terjadi menembak masyarakat dari kulit hitam oleh polisi kulit putih meskipun tanpa alasan yang jelas. Protespun sering terdengar bahkan hingga terjadi kerusuhan sosial. Layaknya era apartheit masa kolonial di Afrika Selatan.

Hal ini bisa menjadi bagian indikasi bahwa konflik ras di sana masih cukup laten. Meskipun orang selalu mengagung-agungkan terpilihnya Presiden pertama dari kalangan Afrika-Amerika yang kulit hitam yakni Presiden Obama, bahwa ini adalah bagian dari puncak demokrasi Amerika. Tapi pada faktanya, gejolak diskriminasi di masyarakat sipil lah yang cukup penting dalam menilai gejolak dan perlakuan kulit putih dan kulit hitam.

Pemilu Amerika juga barusan melahirkan presiden baru. Dari sana kita bisa cermati bagaiamana dinamika politk dan demokrasi. Mungkin di Indonesia ketika mengangkat isu sara dalam kampanye politik, kita akan di kecam atau merupakan hal yang terlarang karena ini bukanlah indikator kemajuan demokrasi.

Di Amerika yang katanya memiliki banyak masyarakat yang terdidik, mengakses informasi cukup banyak atau telah lama berdemokrasi, ternyata isu sara masih cukup laku di pasaran politik. Kita bisa lihat contoh yang dilakukan oleh presiden terpilih Amerika, Donald Trump yang memainkan isu Agama.

Dia mengatakan akan melarang muslim masuk ke Amerika. Isu ini cukup menjadi senjata yang cukup ampuh untuk menaikan popularitas dan elektabilitas seorang Donald Trump. Artinya masyarakat Amerika yang katanya sudah cukup demokrtasi itu ternyata masih suka dengan pembedaan perlakuan berdasarkan segmen sosial tertentu.

Sebelum kampanye juga, konflik antara pendukung dua kandidat yakni Hillary Clinton dan Donald Trump sering terjebak dalam konflik sosial. Realitas ini biasanya umum hanya terjadi pada negara yang baru belajar berdemokrasi atau negera berkembang dimana Indonesia termasuk di dalamnya. Namun pada kenyataanya tidaklah demikian, karena fakta di Amerika bercerita layaknya negara berkembang lainnya.

Kata-kata kasar atau tidak pantas juga sering terdengung di kampanye politik Amerika. Kandidat saling membuka Aib satu sama lain, meskipun mungkin ini sah-sah saja selama hukum masih membolehkan, karena ini terkait jejak rekam (Track Record) calon pemimpin yang harus diketahui oleh publik sebelum menentukan pilihannya. Tapi dalam ukuran nilai-nilai keIndonesiaan kita kadang hal ini tidak cukup elegan dan bertentang dengan nilai kearifan lokal kita.

Usai dipastikannya Trump sebagai presiden terpilih Amerika, tidak lantas membuat semua orang berbesar hati, malah menimbulkan protes di jalan-jalan untuk tidak menerima hasil prosesi demokrasi ini. Bahkan di kalangan intelektual hingga bergelar professor mengajak kongres agar melakukan kudeta (Impeachment) pada Donal Trump. Mereka menolak Trump yang menurut mereka berperangai bertentang dengan nilai-nilai demokrasi dan Amerika.

Idealnya, hal ini tidak perlu terjadi di negeri yang berdemokrasi nomor satu di dunia ini. Tapi protes dengan menolak prosesi dan prosedur demokrasi yang selama ini mereka jalani merupakan tindakan yang menciderai label Amerika sebagai Negara paling demokratis di dunia. Meskipun protes di jalan atau kampanye sejenisnya tanpa melanggar hukum adalah sah secara demokrasi.

Akhirnya kita harus berani mempertanyakan ‘term’ negara paling demokrasi di dunia. Saya teringat Hasan Hanafi, salah seorang intelektual yang cukup terkenal dari Mesir. Dalam karyanya Oksidentalisme, beliau mengatakan kita harus memposisikan barat sejajar dengan kita. Kita harus menelanjangi peradaban barat yang selama ini menghegemoni alam pikiran kebanyakan manusia di dunia. Bahwa di sana punya kasat kusut peradaban yang harus di kritik dan di timur punya sisi kearifan peradaban yang perlu di apresiasi.

Selama ini mereka selalu menempatkan dirinya superior sebagai peradaban yang cukup maju di atas peradaban-peradaban lain. Sedangkan timur adalah peradaban yang inferior, peradaban yang tertinggal yang harus mengikuti peradaban superior yaitu peradaban barat. Hegemoni itu juga tidak hanya dalam skala besar melainkan juga dalam sekala yang mungkin orang lain menganggapnya kecil.

Misalnya istilah “negera dunai pertama” dan “negara dunia ketiga”. Barat memposisikan sebagai negara dunia pertama dan negara seperti Indonesia diposisikan sebagai negara dunia ketiga. Istilah ini harus dibongkar dengan pertanyaan kenapa harus ada pembedaan istilah?

Pelabelan istilah ini cukup Politis yang merupakan bagian dari siasat hegemoni. Maksudnya selama ini dikonstruksikan bahwa negara dunia pertama adalah berperadaban tinggi sedang negara dunia ketiga adalah berperadaban tertinggal. Sehingga kita di arahkan untuk mengagumi bahkan mengadopsi sistem yang mereka anut.

Jadi mungkin ada baiknya, kita harus bertanya: apa sebenarnya definisi negara paling demokratis yang disandang Amerika?

Padahal sudah cukup lama, negara yang menyandang sebagai negara paling sejahtera di dunia adalah negara-negara Skandinavia yang berada di kawasan Eropa Utara, semisal Norwegia, Swiss, Findlandia, Eslandia dan lainnya. Kenapa bukan mereka ??? Entahlah…

Penulis,

Marwan Upi (Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)/Pengamat Politik)

LEAVE A REPLY