Aliansi Mahsiswa Tangerang Nyatakan Sikap Tolak Revisi UU MD3

0

RILITAS.COM, Tangerang – UU MD 3 menjadi hal yang sangat fenomenal di berbagai daerah di Indonesia, tak hayal beberapa pasal dalam UU MD 3 ini menuai kritikan oleh berbagai praktisi hukum, akademisi hukum, mahasiswa serta masyarakat pada umumnya. Terlebih Presiden sampai saat ini belum menandatangani UU MD 3 tersebut, dan tidak menutup kemungkinan apabila tidak ditanda tangani oleh Presiden revisi UU MD3 ini wajib di undangkan sesuai pasal 20 (5) UUD 1945.

Menyikapi hal tersebut sejumlah Aliansi Mahasiswa Kabupaten Tangerang melakukan aksi unjuk rasa di Depan Kantor DPRD Kabupaten Tangerang, Senin (12/3/2018).

Ketua Ikatan Mahasiswa Kabupaten Tangerang (IMKT) Bagus Muhamad Rijal mengatakan bahwa dalam pasal 73 aturan pemanggilan paksa ini merupakan pasal yang tidak sesuai yang bisa jadi ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan dan sejatinya prinsip DPR sebagai perwakilan rakyat.

“Dalam pasal 122 huruf k dalam fungsinya sebagai lembaga legislatif sesuai dengan pasal 20 A (1), ini se akan-akan DPR menjadi super body ketika mendapatkan kritikan dari berbagai pihak,. Terlebih Presiden sampai saat ini belum menandatangani UU MD 3 tersebut, dan tidak menutup kemungkinan apabila tidak ditanda tangani oleh Presiden revisi UU MD3 ini wajib di undangkan sesuai pasal 20 (5) UUD 1945,” kata Bagus.

Hal senada dikatakan mahasiswa Bina Bangsa, Firmansyah, “dalam pasal 245 ayat 1 bahwa ketika salah satu anggota DPR yang terkena kasus Pidana maka ini harus melalui pertimbangan dari Majelis Kehormatan Dewan dan Persetujuan Presiden. Ini merupakan pasal yang bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum, bagaimana dengan masyarakat bawah yang ketika mengambil kayu saja tanpa harus pertimbangan dan persetujuan dari berbagai pihak tiba-tiba dia bersalah langsung di penjarakan,” tegas mahasiswa Bina Bangsa ini.

Sementara Ketua bidang advokasi IMKT, Fuddoli menyimpulkan dengan pernyataan sikap dan menilai bahwa UU MD 3 ini yang sejatinya hukum merupakan produk politik bagaimana para elite politik di DPR melakukan kebijakan dalam membuat peraturan (regeling) dengan sistem bisa saja ini berdampak positif atau negatif.

“Kita sepakat menolak,” tukasnya. (uci)

LEAVE A REPLY