Penghargaan HAM Aung San Suu Kyi Dicabut Amnesti Internasional

0
Aung San Suu Kyi dikecam karena bungkam dalam menanggapi kekerasan terhadap etnis Muslim Rohingya di Myanmar. (Reuters/Carlo Allegri)
Aung San Suu Kyi dikecam karena bungkam dalam menanggapi kekerasan terhadap etnis Muslim Rohingya di Myanmar. (Reuters/Carlo Allegri)

RILITAS.COM, Internasional – Amnesti Internasional mencabut gelar duta hati murani terhadap pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi. Gelar itu dicabut karena Suu Kyi dianggap telah membiarkan terjadinya pembunuhan massal yang dilakukan rezim militer Myanmar terhadap etnis muslim Rohingya.

Organisasi hak asasi manusia (HAM) yang berbasis di London itu menegaskan gelar atas penghargaan HAM tertinggi tersebut diberikan pada tahun 2009 saat Suu Kyi masih menjadi tahanan rumah rezim militer di negaranya.

“Hari ini kami cemas bahwa anda (Suu Kyi) tidak lagi mewakili simbol harapan, keberanian, dan pembela HAM,” ujar Kepala Amnesti Ineternasional Kumi Naidoo seperti yang dirilis AFP, Senin (12/11/2018).

Amnesti Internasional mengaku telah mengirimkan surat kepada Suu Kyi, Minggu (11/11) kemarin. Namun, Suu Kyi tak juga merespons hal itu kepada publik.

Sebelumnya, US Holocaust Memorial Museum mengumumkan telah mencabut Wiesel Award yang mereka berikan kepada Suu Kyi tahun 2012 lalu. Suu Kyi juga sudah kehilangan penghargaan Freedom of the City of Oxford, yang diberikan kepadanya 1997 lalu atas “oposisi terhadap opresi dan kepemimpinan militer di Burma.”

Suu Kyi menempuh pendidikan di St Hugh’s College di Oxford University. Namun, fotonya di kampus itu pun sudah dicabut.

Kendati demikian, panitia Nobel Perdamaian Norwegia memastikan penghargaan yang pernah diberikan kepada Suu Kyi tidak akan dicabut, meski tim pencari fakta independen Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyebut militer negeri itu melakukan pembantaian terhadap etnis Rohingya.

Penyelidik PBB menyatakan tentara Myanmar melakukan pembantaian dan pemerkosaan beramai-ramai, dengan tujuan pemusnahan etnis. Tim pencari fakta PBB juga menyebut bahwa panglima tertinggi serta lima jenderal negara itu seharusnya dituntut atas kejahatan berat di bawah hukum internasional. (dal/cnn)

LEAVE A REPLY