Proyek Geothermal Padarincang Didemo Warga, Ini Kata Wagub Andika

0
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menyambangi masa aksi setelah beraudiensi dengan perwakilan masyarakat Padarincang di Pendopo Gubernur, KP3B, Rabu (14/2/18).
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menyambangi masa aksi setelah beraudiensi dengan perwakilan masyarakat Padarincang di Pendopo Gubernur, KP3B, Rabu (14/2/18).

RILITAS.COM, Serang – Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Banten akan memfasilitasi rakyat yang menolak pembangunan pembangkit listrik panas bumi (geothermal), untuk bertemu dengan pihak Kementerian ESDM sebagai pihak yang berwenang dalam memberikan izin kegiatan perusahaan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Andika saat menemui massa aksi yang menolak pembangunan geotherma, di Gerbang Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Rabu (14/2/2018) siang.

Di tengah-tengah massa aksi yang berjumlah ratusan orang itu, Andika mengaku akan memperjuangkan apa pun aspirasi masyarakat Banten.

“Apa yang jadi keinginan masyarakat Banten adalah juga pastinya keinginan Pak Gubernur dan saya. Nafas masyarakat Banten adalah nafas kami berdua yang tengah menyandang amanah dari saudara-saudara warga Banten,” kata Andika berbicara melalui pengeras suara di hadapan massa aksi.

Andika menyampaikan, Pemprov Banten memutuskan untuk melakukan fasilitasi kepada warga yang menolak keberadaan pembangkit listrik geothermal tersebut untuk bertemu dengan pihak Kementerian ESDM sebagai pihak yang berwenang dalam meberikan izin kegiatan perusahaan pembangkit listrik geothermal itu.

“Saudara-saudara harus ketahui, bahwa berdasarkan UU 12/2004 dijelaskan bahwa kewenangan pemberian izin usaha pembangkit listrik geothermal berada di pemerintahan pusat, dalam hal ini Kementerian ESDM. Untuk itu dalam satu atau dua hari ini kami akan memfasilitasi warga untuk bertemu Kementerian ESDM,” paparnya.

Andika mengungkapkan, jika izin perusahaan yang ditolak warga itu dikeluarkan oleh Kementerian ESDM pada era pemerintahan Pemprov Banten era sebelum kepemimpinan WAH, bahkan menurutnya, izin tersebut akan berakhir 28 April 2018.

“Oleh karena itu, kalau memang aktivitas perusahaan itu terbukti lebih banyak mudharat-nya, ini kesempatan untuk kita mengajukan persoalan ini kepada Kementerian ESDM agar izin perusahaan itu tidak diperpanjang,” pungkasnya.

Diketahui, Warga Padarincang Kabupaten Serang yang tergabung dalam Aliansi Sapar (Sarekat Perjuangan Rakyat), meminta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) ditutup. Permintaan itu disampaikan ke  Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy,  yang menerima aspirasi di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug – Kota serang. Rabu, (14/2/2018).

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menerima audiensi perwakilan pendemo di depan gerbang KP3B yang mengatasnakaman Sarekat Perjuangan Rakyat (Sapar) di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang,Juru bicara Sapar, Rendi Muhamd Yani,  mengatakan  masyarakat Padarincang meminta agar Pemprov Banten  bisa meneruskan ke Pemerintah Pusat, dan menghentikan aktifitas pembangunan Geotermal.  Warga  merasa resah selama hampir 1 tahun akan dampak yang terjadi dari pembangunan Goethermal di kampung Wangun tersebut.

Pembangunan Geothermal,  dikatakan Rendi, banyak masyarakat yang tersakiti.  Pohon milik Petani Wangun dibabat habis untuk wilayah tambang seluas 5 hektare itu,  untuk akses jalan sepanjang 5 km dengan lebar 12 meter. Dari  investigasi Sapar  di lapangan, pihak perusahaan menambah pelebaran akses jalan selebar 10 m tanpa sepengetahuan para penggarap lahan.

 “Itu tidak sesuai dengan pembicaraan  awal dengan para pemilik lahan garap (masyarakat ),” tegasnya. (red)

LEAVE A REPLY