Di Bawah Kehendak Korporasi

0
Ilustrasi. (Foto: Dok/Net)

RILITAS.Com, Opini – Tanggal 20 Oktober 2014, di hadapan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pelantikan yang fenomenal. Pidato yang yang diberi judul “Di Bawah Kehendak Rakyat dan Konstitusi” itu adalah penegasan kembali atas identitas dan jati diri Indonesia sebagai bangsa maritim. Pidato ini menggugah dan memberi harapan besar, setelah puluhan tahun negara memunggungi laut, melupakan pesisir, mengabaikan pantai dan samudera. Presiden sepertinya paham, 70% luas wilayah geografis Indonesia yang dihuni oleh laut dan perairan, menjanjikan masa depan. Laut dan pesisir adalah masa depan menjadi definisi yang filososfis atas semboyan Jalesveva Jayamahe, di laut kita jaya.

Pidato ini juga menegaskan posisi rakyat sebagai subjek yang berdaulat. Sejalan dengan judulnya, lewat pidato ini Presiden Joko Widodo seolah ingin menyampaikan pesan, bahwa amanah rakyat yang diperolehnya lewat pemilu yang paling mengharu biru sepanjang sejarah republik itu adalah artikulasi kemarahan sekaligus harapan dari mayoritas rakyat yang selama ini terpinggirkan dan dianak tirikan negara. Oleh karena itu, presiden hanya akan tunduk kepada kehendak rakyat yang termanifestasi dalam konstitusi. Ini pertanda baik, setelah puluhan tahun negara menghamba kepada kepentingan kapital global dan korporasi nasional, selama itu pula kekayaan dan sumber daya alam negara hanya dinikmati oleh sekitar 2% kelompok masyarakat dari total 235 juta rakyat Indonesia.

Menakar Konsistensi Jokowi

Sampai di fase itu, Presiden Joko Widodo masih menunjukan tren sikap yang konsisten. Jika hendak ditelusuri rekam jejak keterpilihannya, sedari awal Presiden memang mencitrakan diri sebagai figur yang berasal dari bawah, menjadi orang yang secara figuritas tidak berjarak dengan rakyat. Jokowi adalah Kita bukan hanya sekedar tagline, tapi juga secara substantif menegaskan bahwa Jokowi adalah representasi dari kelas bawah yang mayoritas. Jokowi adalah perwujudan dari Silent of Majority, mayoritas yang selama ini diam. Karena itu,ia mencitrakan diri sebagai figur presiden wong cilik yang tak bersekat dan berjarak dengan rakyat sembari membawa pesan: sudah saatnya rakyat yang memimpin, sudah waktunya rakyat berdaulat secara penuh. Yang demikian pula berarti bahwa terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden adalah momentum memutus mata rantai relasi penghambaan negara kepada kelompok korporasi kapital pemilik modal, yang sesuai dengan doktrin neoliberalisme, seluas – luasnya rentang kendali hendak mengakumulasi dan menguasai resources di semua sektor penghidupan. Sampai di situ, Jokowi tetap konsisten.

Tapi pembuktiannya bukan di fase itu. Ujian konsistensi terhadap keberpihakan sikap dan gagasan Jokowi sesungguhnya terletak pada fase pasca dia terpilih dan dilantik. Mengukur komitmen Jokowi sekaligus konsistensinya terhadap sikap dan keberpihakannya bukan terletak pada jargon – jargon suksesi politik, tapi terimplentasi lewat paket kebijakan serta realisasi program pemerintah. Maka kinerja kabinet menjadi indikator kongkrit untuk membuktiktan konsistensi tersebut. Sejauh apa para menteri mampu mengartikulasikan kehendak Presiden yang berdiri di atas kepentingan rakyat banyak. Sebab, definisi kabinet kerja bukan sekedar kumpulan orang – orang yang bekerja di pemerintahan, tapi juga menjadi definisi operasional dari visi besar dan keberpihakan presiden kepada kepentingan mayoritas rakyat Indonesia.Dalam frame yang seperti ini, kepentingan mayoritas rakyat harus bisa diterjemahkan dalam konsep dan program yang bukan hanya sekedar menjamin akomodasi kesejahteraan, tapi juga wajib memastikan adanya keberlanjutan ketersediaan sumber daya alam.

Di titik itu, Kementrian Kordintor Maritim dan Sumber Daya menjadi sektor yang paling layak untuk dievaluasi kinerjanya. Sebab kementrian ini adalah pengejawantahan paling rill dari visi besar dan gagasan adiluhung presiden terkait negara maritim. Tak hanya itu, di sisi lain, kementrian ini justeru yang paling sering menimbulkan kegaduhan di mata publik. Bagaimana tidak, dua tahun kinerja Kabinet Kerja Jokowi – JK, pos kementrian ini yang sering mengalami perombakan pimpinan. Di mulai dari Indroyono Soesilo, Rizal Ramli, dan yang terakhir adalah Luhut Binsar Panjaitan. Program dan kebijakan kementrian ini pun beberapa kali kerap kontroversial. Dari situasi semacam ini, publik bisa menilai betapa kuatnya conflict of interest terkait kewenangan besar yang dimiliki kementrian ini.

Menteri Luhut Menimbun Janji Jokowi di Teluk Jakarta

Dua hari lalu, Center for Strategic and International Studies (CSIS) merilis hasil survey tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Dari hasil survey tersebut dapat dilihat bahwa tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo menunjukkan kenaikan. Peningkatan itu terjadi di hampir semua indikator.Menurut hasil survei CSIS, terjadi peningkatan kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi dari 50,6 persen pada Oktober 2015 menjadi 66,6 pada Agustus 2016. Secara umum peningkatan kepuasan publik terjadi di bidang ekonomi, hukum, politik, dan maritim. Untuk sektor hukum dari 51,1 persen menjadi 62,1 persen. Pada bidang ekonomi terjadi peningkatan 30 persen menjadi 46,8 persen. Di bidang politik, kepuasan publik meningkat dari 40 persen ke 53 persen. Sementara peningkatan kepuasan tertinggi di sektor maritim terjadi dari 58,4 persen menjadi 63,9 persen.

Tapi bisakah kemudian hasil survey tersebut dijadikan satu – satunya rujukan bahwa kinerja Presiden Jokowi terkhusus Kementrian Kordinator Maritim dianggap berhasil? Tentu saja tidak. Hal paling mutakhir adalah kebijakan Menteri Luhut Binsar Panjaitan yang melanjutkan proyek reklamasi pulau G teluk Jakarta.Setidaknya, ada tiga hal yang dikritisi dari kebijakan menteri Luhut ini.

Pertama, Pengadilan Tata Usaha Negeri tingkat pertama di Jakarta tanggal 31 mei 2016 telah memenangkan gugatan nelayan kepadapemprov DKI sebagai pihak tergugat. Yang demikian secara langsung, memerintahkan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menghentikan proyek tersebut. Kedua, kebijakan yang arogan dan melabrak etika bernegara. Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman dan Sumber Daya sebelumnya, telah memerintahkan Pemprov DKI untuk mengehentikan reklamasi Pulau G. Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Presiden Jokowi yang meminta agar pemerintah jangan dikendalikan oleh swasta terkait pembangunan dikawasan pesisir utara Jakarta. Maka apa yang kemudian dilakukan menteri Luhut B. Panjaitan ini menunjukan arogansi sektoral dan pembangkangan terhadap etika bernegara. Ketiga, mengabaikan dan menciderai nalar publik. Rekomendasi Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup terkait tinjauan ketidaklayakan reklamasi Pulau G telah secara tegas menyatakan proyek ini mesti dihentikan karena bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 31 dan 39 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Perencanaan reklamasi tidak didahului dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Belum lagi rekomendasi dari Kementrian Kelautan dan Perikanan yang menyatakan bahwa proyek reklamasi ini mengancam ekosistem biota laut di sekitar teluk Jakarta serta mengakibatkan kerugian berupa hilangnya sumber penghidupan para nelayan, dan tidak sejalan denganketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 dan UU Nomor 1 Tahun 2014 berikut turunannya Perpres 122 tahun 2014. Dan yang tak kalah penting, reklamasi tidak sesuai dengan semangat UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Sehingga dapat disimpulkan proyek reklamasi ini merupakan kepentingan bisnis korporasi semata.

Dari ketiga hal di tersebut, sudah selayaknya publik menginterupsi kembali harapan besar yang diletakkan di pundak Jokowi ketika pilpres. Bahwa kemudian Jokowi dianggap mampu melepaskan diri dari intervensi korporasi dan kapital pemodal, hanya sekedar menjadi bualan – bualan politik suksesi lima tahunan. Dari rezim yang seperti itu, rakyat tidak bisa berharap banyak. Sedari awal, semestinya publik bisa membaca, kehadiran Luhut B. Panjaitan dalam lingkaran inti kekuasaan, tak lain merupakan perpanjangan tangan dari gurita korporasi yang tentakel – tentakelnya telah terlanjur mencengkram seluruh sektor dan sendi strategis dalam negeri. Sekaligus menegaskan bahwa sesungghunya, Joko Widodo tak lebih hanya sekedar presiden tanpa kewenangan apa – apa. Kendali kuasa justru ada di tangan Yang Mulia Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Tabik.

Penulis, 

Arifin (Rilis.id)

Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, juga menjabat sebagai Ketua Bidang Lingkungan Hidup Pengurus Besar Himpuanan Mahasiswa Islam. Selama ini concern pada isu – isu kerusakan Lingkungan Hidup.

LEAVE A REPLY