Banten Masuk 10 Daerah Terindikasi Lakukan Praktik Jual-Beli Jabatan

0
Ilustrasi. (Foto: Dok/Net)

RILITAS.COM, Jakarta – Sebanyak 10 daerah di Indonesia terindikasi melakukan praktik jual-beli jabatan aparatur sipil negara (ASN). Sepuluh daerah ini akan menjadi salah satu fokus perhatian Komisi Pemperantasan Korupsi (KPK) tahun ini.

“Kasus jual-beli jabatan ASN menjadi salah satu fokus KPK di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2017. Saat ini, kami tengah menyusun sistem agar dapat melakukan pemberantasan praktik tersebut,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Rabu (25/1) kemarin.

Ia menyebutkan 10 daerah yang terindikasi melakukan jual-beli jabatan adalah Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Riau, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, dan Papua Barat.

Febri mengatakan kasus praktik jual-beli jabatan menjadi titik kritis upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam melakukan reformasi birokrasi di Indonesia.

Seperti diketahui, kasus jual-beli jabatan mencuat sejak KPK menangkap Bupati Klaten, Jawa Tengah, Sri Hartini, dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT). Dalam OTT itu, KPK menyita 80 juta dari rumah pribadi Sri, serta dua miliar rupiah, 5.700 dollar AS, dan 2.035 dollar Singapura dari rumah dinas Sri.

KPK kemudian kembali menggeledah rumah dinas Sri pada Minggu (1/1).

Dalam penggeledahan itu, KPK menyita uang tiga miliar rupiah dari kamar anak Sri, Andi Purnomo, dan 200 juta rupiah dari kamar Sri. Uang uang tersebut diduga hasil dari jual-beli jabatan.

Secara terpisah, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwat,a mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan banyak laporan terkait maraknya jual-beli jabatan di pemerintah daerah.

Yang membuatnya miris, laporan tersebut diterima dari hampir seluruh daerah di Indonesia.

“Setelah kejadian itu (OTT Bupati Klaten), banyak laporan dari daerah lain. Jadi kesimpulan saya, kasus jual-beli jabatan tidak hanya terjadi di Klaten, tapi juga di daerah lain. Bahwa berdasarkan informasi yang saya terima hampir terjadi di seluruh daerah di Indonesia,” paparnya.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, lanjut Alex, seorang ASN berani membayar ratusan juta rupiah untuk menjadi Kepala Dinas (Kadis).

“Ini sangat berbahaya karena dapat dipastikan setelah ASN itu mendapat posisi yang diinginkan, mereka melakukan korupsi untuk mengembalikan ‘modalnya’,” katanya.

Dia mengakui praktik jualbeli jabatan di Indonesia sudah menjadi semacam lingkaran setan.

Itu terjadi di hampir semua jenjang. Karena itu, kata dia, KPK memperketat pengawasan dan memonitor pengisian dan mutasi jabatan di pemerintah daerah (Pemda), selain perencanaan dan penggunaan APBD.

Revisi UU ASN

Sementara itu, terkait dengan adanya wacana revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) anggota Komisi II DPR dari Golkar, Hetifah Sjaifudian, mengatakan revisi harus disertai perencanaan yang matang.

Ia menegaskan revisi tersebut salah satunya dimaksudkan agar tidak ada perekrutan yang tidak sesuai rasio kebutuhan ASN.

“Tujuannya agar tidak ada lagi perekrutan ASN tanpa perencanaan yang terjadwal dan perhitungan yang matang antara rasio kebutuhan dan beban kerja dari jabatan yang dibutuhkan.

Bukan mengerdilkan bahwa sampai membubarkan KASN (Komisi Aparatur Sipil Nega),” tegasnya.

Rencana revisi UU tersebut atas inisiatif DPR, dan telah diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (24/1).

Terkait kewenangan KASN, Hetifah mengatakan bahwa F-Golkar menganggap kewenangannya saat ini sudah cukup, tidak perlu menambah kewenangan yang lebih besar.

F-Golkar mendorong agar KASN dapat memaksimalkan kewenangan yang ada sehingga kualitas ASN dan capaian kerja ASN dapat menjadi lebih baik. (Mza/Ant/E-3)

LEAVE A REPLY