Perjalanan Demokrasi Langsung hingga Pilkada Serentak

0
Oleh: Supriyadi
RILITAS.COM, Opini – Sebagai negara berkembang, Indonesia mulai dikenal sebagai negara demokrasi terbesar ketiga setelah Amerika Serikat (AS) dan India. Semenjak kemerdekaan 17 agustus 1945, Undang Undang Dasar 1945 memberikan penggambaran bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Tumbangnya Orde Baru pada tanggal 21 Mei 1998, adalah momentum pergantian kekuasaan yang sangat revolusioner dan bersejarah di negara ini. Dan pada tanggal 5 Juli 2004, terjadilah sebuah pergantian kekuasaan lewat Pemilu Presiden putaran pertama. Pemilu ini mewarnai sejarah baru Indonesia, karena untuk pertama kali masyarakat memilih secara langsung presidennya.
Jika melihat pendapat Jean Jacques Rousseau, demokrasi secara langsung pada hakikatnya hampir mustahil untuk diterapkan pada saat ini (terutama di Indonesia).
Rousseau ini mengemukakan 4 kondisi yang memungkinkan bagi dilaksanakannya demokrasi langsung yaitu : pertama, jumlah warganegara harus kecil. Kedua, pemilikan dan kemakmuran harus dibagi secara merata (hampir merata). Ketiga, masyarakat harus homogen (sama) secara budaya. Keempat, terpenuhi di dalam masyarakat kecil yang bermata pencaharian pertanian.
Namun, reformasi dan perubahan sistem politik serta kenegaraan melalui amendemen Undang-Undang Dasar 1945 mampu memjawab dan membuka mata dunia bahwa Indonesia mampu mengawal demokrasi langsung berkelanjutan sejak 2005 hingga kini.
Kini, dunia pun mengakui negara multi-etnik dengan penduduk 200 juta lebih ini tengah memantapkan diri sebagai negara demokratis. Demokrasi langsung yang diterapkan di Indonesia, mulai dari pemilihan kepala daerah (pilkada) di tingkat kabupaten/ kota hingga pemilihan presiden dan wakil presiden.
Untuk pemilihan presiden – wakil presiden secara langsung, sudah tiga kali digelar, yaitu pada 2004, 2009 dan 2014. Sedangkan pilkada kabupaten/kota dan gubernur, sudah ratusan digelar, mengingat jumlah kabupaten kota di Indonesia lebih dari 400 buah.
Pada perjalanan demokrasi langsung di Indonesia, muncul istilah pilkada serentak. Pilkada seretak merupakan proses Pemilihan Kepala Daerah Tingkat Provinsi yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, tingkat Kabupaten yaitu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Tingkat Kota yaitu pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan secara bersama-sama atau berbarengan secara serentak dipilih secara langsung dan demokratis oleh rakyat, yaitu melaksanakan kedaulatan rakyat. Pemerintah dengan DPR RI sudah bersepakat bahwa jadwal pilkada serentak akan terbagi dalam tiga gelombang  yaitu tahun 2015, 2017, dan 2018 dan seterusnya sampai dengan Pilkada Serentak seluruh wilayah pada tahun 2027.
Dengan mengemban amanat UU Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU. Selain sebagai upaya efesiensi anggaran dana demokrasi langsung, pilkada serentak hadir sebagai sarana menguatkan konsolidasi demokrasi ditingkat lokal hingga ke tingkat pusat di Indonesia. Setidaknya, ada tiga hal yang hendak dijawab dari hadirnya pilkada serentak; Pertama, untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu yang efisien dan efektif; Kedua, untuk memperkuat drajat keterwakilan antara masyarakat dengan kepala daerahnya; Ketiga, menciptakan pemerintahan daerah yang efektif serta efisien dalam rangka menegaskan sistem pemerintahan presidensialisme.
Wasit atau Pihak-pihak yang terlibat dalam Pilkada Serentak yag diatur UU yaitu Bawaslu, Bawaslu tingkat Provinsi, Panitia pengawas pemilihan tingkat kabupaten/ kota, serta panitia pengawas pemilihan tingkat Kecamatan yang dibentuk Panwas Kab/kota,  dan Pengawas Pemilihan Lapangan disingkat PPL untuk tingkat Desa/Kelurahan. Yang kinerja dan fungsinya harus menjunjung tinggi UU.
Dengan suksenya pilkada serentak, membuktikan bahwa demokrasi langsung di Indomesia payak dipertahankan. Oleh karna itu, pada momentum pilkada serentak yg diselenggarakan hari ini (Rabu, 27 Juni 2018), saya mengajak pada seluruh element masyarakat juga stakeholder untuk terus mengajak danmenggunakan hak suaranya agar demokrasi langsung tidak berhenti pada pilkada serentak.
Penulis adalah Ketua umum himpunan mahasiswa Tangerang Barat (HIMATANGBAR)

LEAVE A REPLY