Pemilu: Alat Ukur Demokrasi Kita

0

Oleh : Ifan Novpriyanto

Pemerhati Seputar Kepemiluan. Tinggal di Kota Serang Banten

RILITAS.COM, Opini – Kedaulatan yang dianut dalam konstitusi Indonesia yakni UUD NRI 1945 adalah kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Hal ini termaktut dalam alinea 4 UUD NRI 1945, “…maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat…”.

Menurut Budiyanto dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Ilmu Tata Negara, Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggaraan negara dan warga negara harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukum dalam hal ini yaitu hirarki tatanan norma yang berpuncak pada konstitusi.

Berkaitan dengan hak konstitusional warga negara untuk memilih dalam pemilihan umum (Pemilu), UUD NRI tahun 1945 telah memberikan jaminan terhadap hak politik setiap warga negara melalui beberapa ketentuan yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3).

Jean Bodin (1576) dalam buku les Six Lives de la Republique mengemukakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan yang mengatasi warga negara dan anak buah, malahan mengatasi undang-undang, atau dengan kalimat lain, dikatakan Bodin bahwa kedaulatan adalah kekuasaan yang penuh dan langgeng kepunyaan satu Republik.

Sementara Austin dalam buku The Province of Jurisprudence determined mengatakan bahwa pada dasarnya orang tunduk kepada kehendak sebagian besar masyarakat sehingga pemimpin yang berkuasa dalam masyarakat dan masyarakat itu sendiri dimana pemimpin termasuk di dalamnya adalah sebuah masyarakat, persekutuan dan mandiri.

Sedangkan Jimly Asshiddiqie dalam buku Gagasan Keadaultan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, mendefinisikan kedaulatan sebagai konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.

Dari uraian di atas, mungkin para pembaca juga sudah dapat menyimpulkan bahwa Rakyat merupakan tempat yang melahirkan kekuasaan tertinggi. Pada tataran pelaksanaan, kedaulatan rakyat merupakan gabungan keseluruhan dari kemauan masing-masing pribadi, yang jumlahnya dalam masyarakat tersebut ditentukan oleh suara terbanyak.

Tentunya penyelenggaraan suara terbanyak tersebut dikolektif dan disahkan oleh istitusi/lembaga negara. Dengan ketentuan keadilanyang diberikan rata dan menyeluruh bagi setiap warganegara. Dimana setiap warga negara mempunyai hak suara dalam pelaksanaan kekuasaan dan ikut ambil bagian secara nyata.

Lebih sempit dari uraian diatas, Samuel P. Huntington (1997) menyatakan sebuah sistempolitik sudah dapat dikatakan demokratis bila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala, dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara.

Menyangkut ruanglingkup atau siapa-siapa saja yang dijangkau oleh kedaulatan yang terdapat dalam negara, Jimly Asshiddiqie menjelasakan bahwa gagasan kedaulatan sebagai konsep mengenai kekuasaan tertinggi meliputi proses pengambilan keputusan. Terdapat keterkaitan yang sangat erat antara pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan unsur-unsur yang terdapat dalam sistem pemilihan umum.

Sebuah sistem pemilu berfungsi sebagai media untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi sekaligus sebagai konkritisasi metode demokrasi. Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat mempunyai prinsip esensial dan prinsip prosedural. Prinsip esensial yaitu kebebasan dan persamaan.

Sedangkan prinsip proseduralnya adalah kedaulatan suara mayoritas dan pertanggungjawaban (akuntabilitas). Dari dua pengelompokan tersebut, dikaitkan dengan fungsi pemilihan umum sebagai teknis pelaksanaan kedaulatan rakyat, maka yang punya keterkaitan langsung di sini adalah prinsip prosedural demokrasi.

Hak untuk memilih dan dipilih merupakan serangkaian hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia, hak ini juga menegaskan seseorang tersebut harus terbebas dari segala bentuk intervensi, intimidasi, dan segala tindakan kekerasan yang menimbulkan rasa takut untuk menyalurkan haknya dalam memilih dan dipilih dalam setiap proses pemilu, hal ini dapat dilihat didalam Pasal 28C ayat 2,Pasal 28I ayat 1 dan ayat 5 Undang Undang Dasar 1945, yang pada intinya memberikan perlindungan kepada setiap warga negara untuk dapat memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara serta berhak memperoleh hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, serta hak untuk meneggakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa “kedaulatan rakyat” merupakan istilah falsafati, sedangkan “demokrasi” merupakan istilah bagi salah satu sistem politik yang jiwanya adalah kedaulatan rakyat.

Oleh karena itu, apabila berbicara tentang kedaulatan rakyat, maka demokrasi termasuk di dalamnya. Begitu juga sebaliknya, menggunakan istilah demokrasi, maka secara bersamaan juga memperbincangkan satu sama lain. Keduanya seperti dua sisi mata uang.

Jadi dalam tulisan ini penulis berpendapat bahwa dalam negara demokrasi harus ada kedaulatan rakyat yang tercermin dan dijamin oleh Konstitusi negara dan dilaksanakan sepenuhnya oleh istitusi/lembaga negara secara menyeluruh, adil, efektif, efisien, bebas dan terpercaya.

LEAVE A REPLY