Harta Negara

0
(Foto: Dokumentasi Probadi)

Oleh: Prof. Dr. H. Fauzul Iman, MA.

Dewasa ini mata bangsa masih terbelalak kepada ulah oknum yang gemar mempermainkan harta negara. Oknum itu dengan seenaknya me-mark up dan menyulap harta negara tanpa lagi peduli dengan nasib hidup rakyat yang kian menjepit. Padahal sebagai bangsa yang religious telah mengetahui bahwa yang namanya harta negara adalah milik Allah Swt, “Semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah Swt” (QS. 2: 284). Berdasarkan ayat ini tentu semua isi yang berupa kekayaan alam baik yang ada di permukaan maupun di perut bumi, pemilik mutlaknya adalah Allah Swt. Umat manusia dengan ilmu dan keahliannya diperbolehkan mengeksploitasi potensi alam sepenjang manfaatnya kembali kepada amanah kesejahteraan umat. Disinilah perlunya negara melakukan pengawasan harta negara (kekayaan alam) agar tidak terjadi penyalahgunaan aset negara oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Al-Qur’an sebagai diamati Hasan Hanafi dalam bukunya ad-Din wa al-tsaurah menyebutkan kata harta dalam dua bentuk. Sebagian dinisbahkan pada bukan pemilik dan sebagian dinisbahkan kepada sesuatu (objek) seperti harta anak yatim, harta kamu dan lain-lain. Kebanyakan al-Qur’an menyebut kata harta dengan objeknya sejumlah 54 kali. Ini menunjukkan bahwa pengawasan harta harus dihidupkan dengan aktivitas ekonomi yang kredibel, jujur, professional and berjiwa interpreneurship. Harta negara tidak boleh dimatikan atau dihancurkan oleh pribadi yang bermental cengeng, penyulap dan korup.

Harta negara yang dikelola baik oleh pribadi pengusaha dan pejabat negara dengan jujur, mandiri dan professional berarti dengan sendirinya telah melakukan pengawasan harta negara secara internal dan mulia. Buah dari kemandirian dan kejujurannya kemudian ia menjadi pribadi yang tidak lagi bernafsu merampas dan menguasai harta negara yang bukan haknya. Tetapi ia akan fokus pada kemandiriannya menumbuhkembangkan potensi ekonomi ke arah yang lebih maju dan produktif. Bahkan ia akan turut dengan efektif membantu negara untuk mensejahterakan kaum lemah (yatim dan fakir miskin).

Dari sinilah sebenarnya pengawasan harta negara harus di mulai dengan akhlak yang tumbuh kuat baik dari dalam pribadi masing-masing maupun dari dalam komponen pemimpin bangsa. Di era klasik tidak sedikit pemimpin yang menerapkan pengawasan harta negara dengan cara ketat dan konsisten. Nabi Saw ketika mengutus Muaz bin Jabal sebagai jabatan Gubernur di Yaman, sebelum ia sampai ke tempat bertugas diminta kembali datang menghadap kepada Nabi, “tahukah kamu kenapa aku memanggilmu kembali wahai Muaz?” tanya Nabi. “Belum tahu ya Rasulullah”, Muaz menjawab. “Saya ingatkan lagi sejak engkau mengemban amanah ini jangan coba-coba mengambil sesuatu (untuk kepentingan pribadi) tanpa seizinku”, tegas Nabi Saw. “Barang siapa yang berbuat curang, pada hari kiamat kelak akan dibangkitkan dalam keadaan memikul beban kecurangannya”, lanjutnya Nabi bersabda.

Cara Nabi ini diikuti oleh generasi berikutnya, Umar bin Khathab, seperti diceritakan Abdul Qadim Zallum dalam bukunya al-Amwal fi Dawlat al-Khilafah. Menurut Qadim Zallum Umar pernah dengan tegas mengambil harta negara dari tangan Abu Sufyan pemberian dari anaknya, Muawiyah, yang menjadi Gubernur Syam senilai 10.000 dinar. Harta itu ditarik dan diserahkan kembali oleh Umar ke baitul Mal (negara) setelah terlebih dahulu diadakan penyidikan oleh lembaga pengawasan (KPK) yang bernama Al-Muraqabah wa al-Muhasabah al-Ammah (Badan Pengendali Harta Negara).

Ketegasan para pemimpin di atas ternyata hasilnya sangat efektif dalam menjaga harta negara dari para penyulap (koruptor) sehingga di sana tidak pernah dijumpai modus mafia pencurian harta negara secara berkesinambungan. Rakyat pun dapat merasakan keadilan dan kesejahteraannya. Keberhasilan ini bukan karena ketegasan para pemimpin dalam menindak segala penyimpangan hukum tetapi juga karena komitmen moral dan keberhasilan pribadi para komponen dan pemimpinnya dari segala perbuatan cela. Semoga langkah ini dapat dijadikan contoh oleh para pemimpin bangsa dan para generasi mendatang di dalam mengelola dan mengawasi harta negara.

Penulis,

Rektor IAIN SMH Banten

LEAVE A REPLY